Tingkat Pendidikan Tinggi, Partisipasi Politik Menurun

19-02-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Supriyanto. Foto: Husen/Od

 

Anggota Komisi II DPR RI Supriyanto mengemukakan, ketika tingkat pendidikan masyarakat kian tinggi, partisipasi politiknya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) justru kian menurun. Ini merupakan hasil penelitian di beberapa negara maju. Temuan tersebut harus jadi catatan penting bagi penyelenggara Pemilu di Tanah Air.

 

Terkait partisipasi pemilih dalam demokrasi sekarang, ada hasil penelitian bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat dan semakin baik ekonominya, maka di negara-negara barat partisipasi pemilihnya menurun," paparnya usai mengikuti pertemuan dengan Wakil Bupati Sidoarjo, KPU, Bawaslu, dan otoritas keamanan setempat, Rabu (19/2/2020).

 

Masyarakat terdidik, ekonominya pun sangat baik. Mereka cenderung sibuk dengan pekerjaannya daripada sibuk menjadi pemilih. Mayarakat terdidik punya argumen sendiri soal ini. "Ini harus dicatat. Mereka sangat sibuk dengan pekerjaannya. Di sinilah penurunan partisipainya. Itu berlaku umum di belahan dunia mana pun," jelas politisi Partai Gerindra itu.

 

Supriyanto menyampaikan hal ini untuk merespon kondisi Pilkada di Sidoarjo yang menurut Wakil Bupati sangat kondusif, hampir tak ada konflik dan sengketa setiap kali Pilkada usai. Komisi II DPR RI tak merespon positif. Justru kondisi tersebut harus direspon Pemkab dengan hati-hati. Bisa jadi situasi kondusif itu lantaran partisipasi pemilihnya rendah.

 

“Yang penting bukan partisipasi pemilih lagi. Tapi Pilkada ini bisa berjalan dengan lancar, netral, jujur, adil, dan bisa memilih pemimpin yang baik bagi masyarakat Sidoarjo," harap legislator dari dapil Jatim VII itu. Sementara mengomentari soal empat desa di Sidoarjo yang dikabarkan sudah terendam lumpur, Komisi II DPR RI memastikan keempat desa itu sudah dihapus secara administratif di Kemendagri. Jadi tak mungkin ada lagi TPS di sana. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...